Kamis, 12 November 2026
Rencana perluasan dermaga Landing Craft Machine (LCM) di kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, mendapat penolakan dari Desa Adat Gilimanuk. Penolakan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap dampak pembangunan bagi kawasan suci Pura Segara dan lingkungan pesisir di sekitarnya.
Desa Adat Gilimanuk Resmi Menyampaikan Penolakan
Desa Adat Gilimanuk menyampaikan keberatan terhadap rencana perluasan dermaga LCM yang berada di kawasan Pelabuhan Gilimanuk. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan internal bersama masyarakat adat.
Penolakan ini menjadi perhatian karena lokasi pembangunan berada dekat dengan kawasan Pelaba Pura Segara. Desa adat menilai pemanfaatan kawasan tersebut harus mempertimbangkan keberadaan tempat suci serta kepentingan masyarakat setempat.
Khawatir Kerusakan Tanggul Abrasi Semakin Parah
Salah satu alasan utama penolakan adalah kondisi tanggul penahan abrasi di sekitar Pura Segara yang dilaporkan mengalami kerusakan.
Aktivitas kapal yang bersandar di kawasan dermaga dikhawatirkan menimbulkan gelombang air laut yang dapat mempercepat pengikisan tanggul. Jika tidak ditangani, kondisi tersebut berpotensi mengancam bangunan di sekitar kawasan pura.
Desa Adat Gilimanuk berharap perlindungan kawasan pesisir menjadi perhatian sebelum ada pembangunan tambahan.
Rencana Perluasan Dermaga Seluas 56,72 Meter Persegi
Sebelumnya, pihak ASDP merencanakan perluasan dermaga LCM dengan memanfaatkan lahan seluas 56,72 meter persegi.
Rencana tersebut bertujuan mengatasi persoalan kapal yang kerap mengalami kesulitan saat bersandar ketika air laut surut. Kondisi ini dapat menghambat aktivitas penyeberangan dan berpengaruh terhadap kelancaran arus kendaraan.
Meski demikian, Desa Adat Gilimanuk menilai rencana pembangunan perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Desa Adat Minta Perbaikan Tanggul Pura Segara
Selain menolak perluasan dermaga, Desa Adat Gilimanuk juga meminta pihak ASDP memberikan perhatian terhadap perbaikan tanggul penahan abrasi.
Dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat membantu memperkuat perlindungan kawasan tersebut.
Desa adat juga menginginkan kejelasan mengenai batas lahan antara kawasan ASDP dan Pelaba Pura Segara untuk menghindari persoalan pemanfaatan lahan di kemudian hari.
Pemerintah Setempat Siap Memfasilitasi Pertemuan
Lurah Gilimanuk, Ida Bagus Tony Wirahadikusuma, menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi komunikasi antara Desa Adat Gilimanuk dan pihak ASDP.
Pertemuan lanjutan diharapkan dapat membuka ruang dialog bagi seluruh pihak. Dengan komunikasi yang baik, persoalan perluasan dermaga diharapkan dapat menemukan jalan keluar tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat adat.
Menunggu Solusi untuk Pengembangan Pelabuhan Gilimanuk
Penolakan Desa Adat Gilimanuk menjadi pengingat bahwa pengembangan infrastruktur perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan nilai budaya setempat.
Pelabuhan Gilimanuk memiliki peran penting sebagai jalur penghubung Bali dan Jawa. Karena itu, peningkatan fasilitas penyeberangan tetap diperlukan, tetapi harus berjalan seimbang dengan perlindungan kawasan suci dan lingkungan pesisir.
Masyarakat kini menantikan solusi bersama agar pengembangan Pelabuhan Gilimanuk dapat berlangsung dengan tetap menghormati kepentingan Desa Adat Gilimanuk.